Pemerintah Taiwan menetapkan CEO OnePlus, Pete Lau, sebagai buronan setelah kejaksaan setempat mengeluarkan surat perintah penangkapan. Langkah hukum ini diambil terkait dugaan perekrutan tenaga kerja lokal secara ilegal, yang disebut berlangsung selama beberapa tahun dan melibatkan puluhan teknisi Taiwan.
Kasus ini menjadi sorotan luas karena menyentuh dua isu penting sekaligus, yaitu kepatuhan hukum perusahaan teknologi global dan perlindungan sumber daya manusia strategis Taiwan. Otoritas setempat menilai perkara ini bukan pelanggaran administratif biasa, melainkan menyangkut keamanan nasional dan kedaulatan ekonomi.
Menurut hasil penyelidikan, Pete Lau diduga terlibat dalam perekrutan lebih dari 70 teknisi asal Taiwan tanpa mengantongi izin resmi dari pemerintah. Perekrutan tersebut dinilai melanggar Undang-Undang Cross-Strait Act, sebuah regulasi yang mengatur hubungan ekonomi, bisnis, dan ketenagakerjaan antara Taiwan dan China Daratan.
Dalam regulasi tersebut, perusahaan asal China diwajibkan meminta persetujuan pemerintah Taiwan sebelum mempekerjakan warga lokal. Aturan ini dibuat untuk mencegah perpindahan keahlian strategis secara tidak terkendali, terutama di sektor teknologi tinggi yang menjadi kekuatan utama Taiwan.
Pemerintah Taiwan menilai sektor teknologi, seperti semikonduktor, pengembangan perangkat keras, dan riset perangkat pintar, memiliki peran vital dalam rantai pasok global. Taiwan dikenal sebagai salah satu pusat teknologi dunia dengan tenaga kerja berpengalaman dan berkompetensi tinggi. Karena itu, perekrutan tenaga ahli tanpa izin dipandang berisiko bagi kepentingan nasional.
Dalam perkara ini, jaksa juga mendakwa dua warga negara Taiwan berinisial Lin dan Cheng. Keduanya diduga berperan membantu proses perekrutan ilegal tersebut. Peran mereka mencakup pendirian perusahaan, pengelolaan administrasi, serta pengaturan struktur badan usaha yang digunakan untuk mendukung aktivitas perekrutan teknisi.
Penyelidikan mengungkap bahwa sebuah perusahaan didirikan di luar Taiwan pada 2014 dengan nama yang berkaitan dengan OnePlus. Setahun kemudian, perusahaan tersebut mengganti nama. Otoritas Taiwan menilai perubahan identitas ini bukan sekadar urusan administratif, melainkan bagian dari upaya menyamarkan keterkaitan langsung dengan perusahaan induk.
Selain struktur perusahaan, aliran dana menjadi fokus penting aparat penegak hukum. Dalam rentang waktu beberapa tahun, tercatat adanya transfer dana dalam jumlah besar ke Taiwan melalui perusahaan perantara. Dana tersebut dilaporkan sebagai pendapatan dari kegiatan penelitian dan pengembangan serta pengelolaan aset riset.
Namun, hasil penelusuran menunjukkan bahwa dana tersebut digunakan untuk membayar gaji teknisi lokal, mendukung proses perekrutan, serta membeli peralatan operasional. Otoritas menilai penggunaan dana ini tidak sesuai dengan laporan yang disampaikan, sehingga memperkuat dugaan adanya praktik perekrutan ilegal yang dilakukan secara sistematis.
Dalam pemeriksaan, Cheng menyatakan dirinya hanya bertindak sebagai perwakilan hukum dan menangani urusan administrasi serta perencanaan pajak. Ia mengaku tidak terlibat dalam pengambilan keputusan operasional dan tidak menerima gaji. Cheng juga menyebut bahwa kegiatan perusahaan di Taiwan terbatas pada penelitian dan pengembangan produk ponsel.
Sementara itu, Lin yang disebut menjabat sebagai direktur penelitian dan pengembangan mengakui bertanggung jawab atas proses seleksi teknisi dan kepemimpinan tim. Ia menyatakan bahwa unit di Taiwan tidak memiliki klien mandiri dan seluruh keputusan strategis ditentukan oleh manajemen pusat. Keterangan ini dinilai penting karena menunjukkan adanya kendali langsung dari tingkat eksekutif perusahaan.
Hingga kini, pihak OnePlus belum memberikan pernyataan resmi terkait status hukum CEO mereka maupun tuduhan yang diajukan oleh pemerintah Taiwan. Tidak adanya klarifikasi terbuka membuat kasus ini terus menjadi perhatian publik dan pelaku industri teknologi internasional.
Kasus ini juga mencerminkan sikap Taiwan yang semakin tegas terhadap perusahaan asing, khususnya dari China, dalam merekrut tenaga kerja lokal. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Taiwan meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan yang diduga mendirikan entitas bayangan untuk merekrut teknisi tanpa izin.
Penetapan Pete Lau sebagai buronan menjadi sinyal kuat bahwa Taiwan tidak ragu menegakkan hukum, meskipun melibatkan tokoh penting di industri teknologi global. Proses hukum selanjutnya masih berjalan dan akan menjadi ujian penting bagi kepatuhan perusahaan teknologi lintas negara terhadap regulasi setempat.
Publik kini menunggu perkembangan lanjutan kasus ini, termasuk sikap resmi OnePlus dan dampaknya terhadap reputasi perusahaan. Perkara ini sekaligus menjadi pengingat bahwa ekspansi bisnis global di sektor teknologi menuntut kepatuhan hukum yang ketat, terutama di wilayah dengan regulasi sensitif seperti Taiwan.